Gelar Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sorong, Anggota Dewan Provinsi Terima Keluhan Warga

Gelar Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sorong, Anggota Dewan Provinsi Terima Keluhan Warga
Pelaksanaan Dialog Warga untuk Menyerap Aspirasi (Koleksi Sorong Terkini)

Terkini.id, Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, Syaiful Maliki Arief, beserta tim anggota legislatif dari dapil 2 (Kota Sorong) melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di Aula Efata, Malanu, Jumat, 6 Maret 2020.

Selain Syaiful Maliki Arief, hadir pula Jongki R. Fonataba, Muslimin Zainuddin, Fredrik F.A. Marliso, Harbi, Rachmat Cahyadi Sinamur, Abner Reinal Jitmau, Abdullah Gazam, dan Surung Sibarani. Kesemuanya dari dapil kota Sorong.

Kegiatan yang dihadiri 80 peserta dari berbagai elemen masyarakat ini berlangsung dari jam 14.30 – 17.00 WIT. Pada kesempatan ini, masyarakat menyampaikan keluhan dan masukan kepada pemerintah provinsi terkait permasalahan yang mereka alami.

Dari sulitnya mendapat air bersih, maraknya begal, mimuman keras, pendidikan karakter anak-anak Papua, dan beberapa masalah yang menyangkut infrastruktur publik di Kota Sorong seperti penerangan jalan yang ditengarai menjadi salah satu sebab maraknya tindakan kriminal.

Menanggapi hal tersebut, Abner Jitmau, menjelaskan permasalahan air bersih telah digagas solusinya dengan pembangunan mega proyek di Kali Warsamson yang direncanakan kelar pembangunannya di tahun 2024.

Mengingat sumber air di Kota Sorong sudah semakin sedikit karena semakin minimnya daerah resapan di gunung. Abner Jitmau juga menghimbau masyarakat untuk bisa menahan diri dari aksi pembakaran hutan secara liar, karena berakibat pada berkurangnya daerah resapan air.

Selain permasalahan infrastruktur, permasalahan yang dikeluhkan warga adalah naiknya premi BPJS yang dirasa memberatkan, terutama bagi warga yang mendaftar BPJS secara mandiri.

Menanggapi hal tersebut, Syaiful menyampaikan perjuangan dari sisi legislasi telah dilakukan oleh anggota dewan pusat hanya saja keputusan menaikkan premi tersebut berada pada kewenangan presiden.

“Perpres yang mengatur kenaikan premi BPJS memang telah disahkan. Bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan pembayaran premi tersebut, bisa datang ke Kantor Dinas Sosial dan mengajukan permohonan pembuatan KIS. Dimana peserta dengan KIS ini menjadi tanggungan pemerintah,” terangnya.

(Reporter Ngesti Wihaningtyas)

Konten Bersponsor

Berita lainnya

IAIN Sorong Selenggarakan Seminar Nasional Rangkaian Perkuliahan Pascasarjana

Peduli pendidikan Papua Barat, Syaiful Maliki Arief Kunjungi SMU Muhammadiyah Sorong

HMI Badko Sulselbar Selenggarakan Panel Alumni HMI Lulusan Luar Negeri, Disertai Kader Papua Barat

Pascasarjana IAIN Sorong Sertakan Dua Pemakalah Pada Panel Ilmuwan Muda ICEE 2020

Dua Makalah Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sorong Dipresentasikan Dalam ICEE 2020

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar