Ancaman Kurungan bagi Warga Sorong, Jika Masih Berkerumun

Ancaman Kurungan bagi Warga Sorong, Jika Masih Berkerumun
Acara Penyambutan Pejabat di Polres Sorong (Koleksi Sorong Terkini)

Terkini.id, Sorong – Kapolres Sorong, AKBP Ary Nyoto Setiawan mengemukakan bahwa kepolisian dapat menggunakan pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP, jika ada warga yang masih tidak menuruti himbauan pemerintah dalam rangka pencegahan wabah.

Sejalan dengan itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 23 Maret 2020, mengemukakan bahwa kepolisian dapat membubarkan kerumunan massa.

Termasuk ancaman kurungan bagi yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah terkait dengan pencegahan wabah.

Adapun pembubaran kerumunan massa, keduanya menindaklanjuti maklumat kepala kepolisian RI.

Sebagaimana tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Kepolisian tidak menginginkan penyebaran wabah terjadi akibat kerumuman, apalagi kalau hanya sekadar duduk saja.

Namun, pembubaran dan ancaman hukuman akan dilakukan dengan cara persuasive, bukan dengan kekerasan ataupun paksanaan

Terdapat beberapa yang dihimbau untuk sementara waktu tidak dilakukan.

Diantaranya seminar, pawai, kegiatan musik atau budaya, atapun kegiatan yang dapat membuat berkumpulnya massa.

Untuk sementara, kegiatan seperti ini tidak diadakan untuk menghindari berkumpulnya massa dan berpotensi untuk menyebarkan wabah.

Sementara itu Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang bahwa perlu ada informasi yang lengkap atas ancaman kurungan bagi kerumuman.

Untuk sosialisasi ke masyarakat, jangan sampai ada penghilangan informasi yang akan berakibat pada penyesatan informasi.

Ancaman penggunaan Pasal 212 KUHP, dalam pandangan ICJR adalah tindakan berlebihan.

Dengan demikian diperlukan informasi yang proporsional sehingga himbauan pemerintah untuk physical distance dapat diikuti masyarakat.

ICJR memandang bahwa pencegahan wabah dapat dilakukan dengan informasi yang komprehesif di masyarakat.

Bukan dengan ancaman ataupun menakut-nakuti masyarakat.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Tes Covid-19 bagi Anggota DPR RI, Ini Penjelasan Wakil Ketua Komisi IX

PB IKAMI Sulsel Sampaikan Selamat atas Alih Status IAIN Sorong

STIE Amkop Jalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Papua

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar