Forum Dosen Indonesia Turut Berpartisipasi dalam Forum Denpasar 12, Peta Jalan Pendidikan Nasional

Forum Dosen Indonesia Turut Berpartisipasi dalam Forum Denpasar 12, Peta Jalan Pendidikan Nasional
Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (Koleksi Sorong Terkini)

Terkini.id, Sorong – Forum Dosen Indonesia (FDI) DPD Papua Barat turut berpartisipasi dalam Forum Denpasar 12 dengan tema Peta Jalan Pendidikan Nasional, Rabu 29 Juli 2020.

Dalam kesempatan tersebut nara sumber ada tiga yaitu Hamid Muhammad (BSNP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI), Kasiyarno (Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah), dan Ahmad Baedowi (Direktur Eksekutif Sekolah Sukma).

Juga berpartisipasi Ismail Suardi Wekke (Forum Dosen Indonesia), dan Suyoto (Ketua DPP Partai Nasdem). Diskusi dipandu Luthfi Asyyaukani (Tenaga Ahli, Wakil Ketua MPR RI).

Forum diprakarsai Lestari Moerdijat (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI).

“45.000 tidak ada akses internet,” turut Hamid Muhammad. Selanjutnya, Hamid Muhammad menyampaikan bahwa diperlukan kerjasama dan juga kolaborasi pelbagai pihak.

“Terdapat 60 persen guru yang tidak siap melaksanakan pembelajaran daring,” kunci Hamid Muhammad.

Tanggungjawab penyediaan akses listrik dan akses internet, sepenuhnya merupakan kewenangan instansi lain yang tidak berada dalam wilayah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disampaikan Hamid Muhammad.

Sementara Dr. Kasiyarno menyampaikan catatan bahwa secara konsep, sudah sangat bagus. “Masalah utama, ada di implementasi,” kata Dr. Kasiyarno.

Sehingga Muhammadiyah mundur dari program organisasi penggerak. Tak lebih, karena dalam pelaksanaan, ada yang masalah yang dipandang Muhammadiyah perlu dikoreksi.

Kegaduhan pembelajaran jarak jauh yang terjadi saat ini, sesungguhnya menjadi koreksi kepada otonomi daerah.

“Sudah berlangsung selama dua puluh tahun, sehingga perlu dilakukan otokritik. Jangan sampai tidak ada pertanyaan kepada kabupaten atau kota, dan juga provinsi,” respon Hamid Muhammad.

Salah satu solusi yang perlu dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap satuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ahmad Baedowi mengusulkan adanya perubahan satuan dari orang ke sekolah. Sehingga dana BOS akan lebih efektif dalam penggunaan.

“Termasuk keperluan untuk mengadakan pertukaran guru antar pulau,” tutup Ahmad Baedowi.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Mengenang Sembilan Tahun Wafatnya Allahuyarham Prof. Saifuddin, Ketua STAIN Sorong Pertama

Yayasan Bina Insan Mulia Peradaban, Laksanakan Kembali Ngopi

La Ode Samsir, Ini Tanggung Jawab Moril Saya Ketika Bagikan 665 Paket Bantuan Banjir

Bentuk Karakter Peserta Didik di Era New Normal, MTs Mutu dan Panti Asuhan Muhammadiyah Kegiatan Bersama

Peduli Muslim Papua Barat, Bunda Shinta Tebar Daging Qurban melalui Yayasan Malanu Peradaban

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar